INDONESIA DI ANTARA POLITIK DAN PERKARA MANAJERIAL

Salvador Dali - Morphological Echo 1936 - oil on panelBukan tanpa alasan bahwa pada masa-masa menjelang dan sesudah Pemilihan Umum Presiden 9 Juli 2014 hingga saat ini, media-media informasi, khususnya kantor-kantor berita luar negeri seperti BBC, CNN, Reuters, Channel News Asia, Le Monde, dan masih banyak lagi, semua menyajikan pemberitaan khusus mengenai Indonesia.

 

Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia yang juga negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan tingkat demografi keempat terbesar di dunia, dan kandungan kekayaan energi alam yang juga salah satu yang terbesar di dunia, sosok yang akan menduduki jabatan tertinggi dan juga paling berat di Republik ini tentu saja merupakan hal yang strategis, dan secara mendasar juga dapat berpengaruh bagi peta kepentingan dunia internasional pada umumnya. Pertanyaannya: apakah seluruh hiruk-pikuk ‘pesta’ demokrasi itu, dan presiden yang kemudian terpilih, dapat sungguh-sungguh memiliki dampak positif yang nyata, langsung dan mendasar bagi kehidupan sehari-hari warga masyarakat biasa yang pada umumnya termasuk dalam golongan pekerja/wirasawasta kelas menengah ke bawah?

Satu kantor berita internasional yang membahas persoalan tersebut adalah salah satu kantor berita tertua di Prancis, yaitu kantor berita La Croix, yang sudah berdiri sejak 1883, dan sekarang berada di bawah bendera salah satu penerbit besar Bayard-Presse. Sebagai kantor berita tertua dan mewakili pandangan republikan-sekuler di Republik Prancis, persoalan mengenai demokrasi dan dampak-dampak sosial serta ekonomi-politik nyata yang dapat ditimbulkannya menjadi fokus pemberitaan. Berkaitan dengan persoalan ini pula Pergerakan Kebangsaan turut menyumbangkan gagasan dan suaranya dalam kancah interpretasi kritis dan arus pemahaman dunia internasional atas Indonesia, sebagaimana dimuat di dalam La Croix.

Dimuat dalam liputan khusus edisi nasional Prancis pada Kamis, 10 Juli 2014, dengan judul “Indonesia di antara politik dan perkara manajerial yang baik,” artikel ini merupakan salah satu hasil diskursus tatap muka antara Soedaryanto dari Pergerakan Kebangsaan dengan Francois d’Alancon sebagai koresponden internasional untuk La Croix. (untuk membaca naskah lengkap dalam bahasa Prancis sebagaimana terbit di Paris silakan klik tautan berikut: Indonesie_oligarchie_1).

Berikut adalah cuplikan dan sadurannya:

Para Elit Partai Politik dan Parlemen memanfaatkan keuntungan dari Institusi Demokrasi Indonesia

“Setiap pemilu presiden tidak akan mengubah dan memberikan dampak besar bagi kehidupan mayoritas warga negara kelas menengah ke bawah, namun berdampak besar hanya bagi kepentingan elit politik dan elit ekonomi,” demikian ditegaskan oleh Soedaryanto, deputi senior dan ketua penasihat dari Pergerakan Kebangsaan. Soedaryanto melanjutkan, “di belakang setiap kandidat selalu ada aliansi kepentingan di antara elit partai, parlemen, dan pengusaha kakap yang berusaha mendapatkan keuntungan dan kompensasi dari proses demokrasi yang berjalan. Barisan oligarki ini dapat kita temukan baik di kubu Prabowo maupun Jokowi.”

Sejak rezim Suharto, kehidupan politik ditentukan oleh dominasi jaringan kelas penguasa dan juga korupsi. Manusia-manusia politik menjadi sepenuhnya bergantung pada sumbangan-sumbangan pengusaha kaya dari jaringan penguasa tersebut untuk mendanai kegiatan politik mereka. Hal yang sama masih tetap terjadi hingga saat ini tanpa perubahan mendasar. Setelah jatuhnya Suharto, jaringan oligarki yang sama kembali menguasai akses-akses atas instirusi-institusi demokrasi, termasuk presiden, gubernur, kepala daerah, parlemen, partai politik, yang semuanya akan bernegosiasi kembali mengenai anggaran, kebijakan, dan program demi kepentingan jaringan politik yang sama.

Seluruh proses politik, pemilihan ketua partai, sidang parlemen, pemilihan kepala daerah, perizinan dan perundang-undangan, semua sistem demokrasi yang seharusnya sehat itu menjadi dibajak oleh transaksi uang yang seringkali dipenuhi kecurangan. Konsekuensi yang muncul kemudian justru lebih gawat lagi: sekali terpilih, anggota parlemen, gubernur, atau kepala daerah akan lebih banyak memberikan waktunya untuk membalas budi dan membayar hutang para donatur yang membuatnya terpilih dan memenuhi kepentingan mereka di atas kepentingan rakyat. Hal ini misalnya dibuktikan melalui studi paling baru bahwa eksploitasi hutan tropis ilegal meningkat 42% dalam setiap pilkada atau pilpres demi upaya mendapatkan rente dengan memanipulasi perizinan dan perundang-undangan di antara para elit birokrasi dan partai politik.

IPN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s